Palembang, Suryanews86.com – Kasus usulan belanja barang dan jasa untuk kebutuhan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dianggap memiliki nilai anggaran fantastis dan kebutuhan tidak mendesak menjadi sorotan. Sekretariat DPRD Sumsel menyatakan bahwa usulan tersebut bukan berasal dari pihaknya, melainkan dari unsur pimpinan Dewan.Selasa (10/03/2026).
Dalam keterangan yang diberikan, Sekretaris DPRD Sumsel H. AP Rizal mempertegas bahwa pihaknya hanya bertindak sebagai penyusun berdasarkan permintaan pimpinan.
Beberapa item yang menjadi perhatian antara lain pengadaan meja biliar dan keperluan rumah dinas pimpinan dengan total nilai sekitar Rp10,86 miliar, yang diduga memiliki harga 3 hingga 4 kali lipat dari harga pasar.
Keadaan ini membuat sebagian kalangan menyimpulkan bahwa unsur pimpinan dan anggota Dewan cenderung bergaya hedon, serta mengambil keputusan secara otoriter tanpa memperhatikan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dan kemiskinan permanen.
Pernyataan yang dianggap mempertegas dugaan tersebut adalah sikap Gubernur Sumsel Herman Deru yang sebelumnya menyatakan menghormati hak anggota DPRD terkait budgeting untuk kebutuhan legislasi, pembahasan, dan rapat.
Meskipun demikian, dalam pembahasan APBD 2026, Gubernur menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Partai dengan suara terbanyak di DPRD Sumsel adalah Partai Golkar, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan melalui Andie Dini Aldie beserta jajarannya.
Sampai saat ini belum ada informasi resmi mengenai rencana pergantian unsur pimpinan atau sekretaris dewan.
Banyak pihak menyarankan agar dilakukan review terhadap harga barang dan pembatalan sebagian usulan anggaran terkait sebelum kasus ini berkembang menjadi masalah hukum di kemudian hari.
Selain itu, disarankan pula untuk mengganti unsur pimpinan Dewan dengan orang yang berpikiran sehat dan peduli masyarakat, serta menunjuk Sekretaris Dewan yang memiliki keahlian di bidang administrasi dan keuangan agar tidak hanya bertanda tangan pada usulan kebutuhan.
Sampai saat ini, pihak DPRD menyatakan bahwa anggaran yang menjadi sorotan masih dalam tahap rencana dan belum ditetapkan secara final.
