PRABUMULIH , Tipikorinbestigasi.id – Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih memantik sorotan tajam sekaligus tanda tanya besar dari lembaga pengawas. Perencanaan strategis lima tahunan di bawah kendali kepemimpinan baru ini dinilai sangat rentan berubah menjadi sekadar tumpukan kertas seremonial tanpa arah eksekusi yang jelas jika dibiarkan tanpa pengawalan ketat.
Menanggapi arah kebijakan tersebut, Suandi selaku perwakilan dari Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC melontarkan kritik pedas.
Ia menilai dokumen resmi daerah tidak boleh diposisikan sekadar sebagai hiasan administratif yang indah dibaca namun mandul ketika berhadapan dengan realitas di lapangan.
Sebagai fungsi kontrol sosial dan mitra kritis pemerintah, kami dari Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC menegaskan bahwa dokumen RPJMD Kota Prabumulih tidak boleh sekadar menjadi dokumen retorika administratif di atas kertas. Setiap target pembangunan, mulai dari penanggulangan kemiskinan, kualitas infrastruktur ramah lingkungan, hingga efisiensi anggaran, harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Kami akan terus mengawasi ketat implementasinya agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
WRC Prabumulih memperingatkan publik agar tidak mudah terkecoh oleh jebakan angka-angka di atas kertas yang kerap meleset dari kenyataan. Indikator penurunan kemiskinan, pengangguran, serta perbaikan Indeks Pembangunan Manusia sering kali berakhir sebagai pemanis laporan tanpa keberpihakan anggaran yang radikal bagi kelompok rentan.
Visi besar dan janji politik kepala daerah dituntut untuk dibuktikan dalam bentuk program prioritas nyata, bukan sekadar mendaur ulang masalah menahun ke dalam format dokumen baru yang hampa substansi. Ketegasan terhadap ancaman kerusakan lingkungan akibat industri serta perlindungan mutlak bagi sektor ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal wajib dikunci mati ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan tanpa celah kompromi.
Melalui desakan keras ini, WRC Prabumulih menyatakan tidak akan tinggal diam dan siap memelototi setiap aliran anggaran daerah agar benar-benar bermuara pada kemakmuran rakyat, bukan sekadar laporan penyerapan dana yang habis terserap untuk kepentingan birokrasi semata.
Ruang Hak Jawab dan Tanggapan Pemerintah Kota Prabumulih
Terkait kritik dan sorotan tajam yang dilayangkan oleh Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC ini, redaksi membuka seluas-luasnya ruang Hak Jawab, Hak Koreksi, serta tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Prabumulih atau instansi terkait.
Pihak redaksi belum melakukan konfirmasi langsung kepada instansi terkait sebelum berita ini dipublikasikan, namun siap menayangkan klarifikasi atau tanggapan lanjutan dari Pemkot Prabumulih pada kesempatan pertama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pers.
