Suryanews86. Com~Banyuasin – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Durian Daun, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, diduga mati suri. Hingga kini, BUMDes tersebut belum memiliki pengurus, sehingga tidak mampu menjalankan fungsi dan program yang seharusnya menopang perekonomian desa.
Ketiadaan pengurus membuat BUMDes Durian Daun tidak aktif sama sekali, padahal BUMDes sejatinya dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), mengoptimalkan potensi dan sumber daya desa, hingga memperkuat kemandirian ekonomi serta memperbaiki layanan umum melalui pengelolaan aset desa secara profesional.
Namun kondisi ideal tersebut justru berbanding terbalik dengan realita di Desa Durian Daun. Hingga saat ini, tidak ada struktur kepengurusan yang menjalankan roda organisasi BUMDes, sehingga tujuan pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri dan berdaya saing belum dapat terwujud.
Camat Suak Tapeh, Bambang Setiadi, saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah atau evaluasi terhadap BUMDes yang diduga tidak aktif itu.
Sementara itu, Kepala Desa Durian Daun, Supri, juga belum memberikan penjelasan meski telah dikonfirmasi terkait kondisi BUMDes di desanya.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Durian Daun, Sandi, membenarkan bahwa saat ini BUMDes memang belum memiliki pengurus. Menurutnya, seluruh pengurus sebelumnya telah mengundurkan diri.
“Benar, saat ini belum ada pengurus BUMDes. Kemarin kami sudah memasang pengumuman di tempat-tempat keramaian, seperti warung, untuk mencari pengurus baru. Baik dari pihak BPD maupun pemerintah desa sudah menyampaikan pengumuman, tapi sampai sekarang belum ada masyarakat yang bersedia,” ujar Sandi.
Ia menambahkan, untuk sementara waktu pihak desa berencana membuka kembali pendaftaran kepengurusan pada tahun 2026.
“Semua pengurus sudah mengundurkan diri. Rencananya tahun 2026 nanti akan dibuka kembali pendaftaran pengurus BUMDes,” pungkasnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat BUMDes seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa, bukan justru terbengkalai tanpa kepastian.(endang)
