Suryanews86. Com~PALEMBANG – Polemik rencana pengadaan dua unit meja biliar dengan nilai fantastis mencapai Rp486 juta di rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan terus menuai sorotan tajam dari publik. Isu tersebut bahkan viral di berbagai platform media sosial nasional dan memicu gelombang kritik dari masyarakat yang menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepekaan pejabat terhadap kondisi rakyat.
Sorotan keras datang dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRANSI). Ketua DPP GRANSI, Supriyadi, menilai rencana pengadaan meja biliar ratusan juta rupiah di rumah dinas pimpinan DPRD merupakan kebijakan yang tidak pantas serta telah mencederai marwah lembaga legislatif di Sumatera Selatan.(10/03/2026).
Menurutnya, polemik tersebut tidak hanya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
“Setengah miliar rupiah hanya untuk dua meja biliar. Yang menjadi pertanyaan besar bagi publik, meja biliar seperti apa yang harganya bisa mencapai angka sebesar itu?” ujar Supriyadi dengan nada kritis.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sindiran keras terhadap pimpinan DPRD Sumatera Selatan, khususnya Ketua DPRD Andie Dinialdie, yang dinilai seharusnya lebih berhati-hati dan sensitif dalam merencanakan penggunaan anggaran daerah.
Supriyadi menegaskan, di tengah berbagai persoalan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat, rencana pengadaan fasilitas hiburan dengan nilai ratusan juta rupiah di rumah dinas pejabat merupakan kebijakan yang sulit diterima oleh akal sehat publik.
“Ini bukan sekadar soal meja biliar, tetapi soal moralitas pengelolaan uang rakyat. Bagaimana mungkin di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan berbagai kebutuhan masyarakat yang masih mendesak, justru muncul rencana pengadaan fasilitas hiburan mewah bagi pejabat,” tegasnya.
Bahkan, Supriyadi juga melontarkan sindiran tajam terhadap rencana tersebut. Ia mempertanyakan logika kebijakan pengadaan fasilitas hiburan di rumah dinas pejabat.
“Kalau memang ingin menyediakan fasilitas hiburan di rumah dinas pimpinan DPRD, kenapa tidak sekalian saja dianggarkan room karaoke dan bar di rumah dinas Ketua DPRD Sumatera Selatan, supaya lengkap sekalian fasilitas hiburan bagi pejabat di sana,” sindirnya.
Sindiran tersebut, kata dia, mencerminkan kekecewaan publik terhadap kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Lebih lanjut, Supriyadi juga menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran negara yang selama ini terus ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh penyelenggara pemerintahan.
Menurutnya, jika pemerintah pusat sedang mendorong penghematan dan efisiensi anggaran, maka seharusnya pejabat di daerah juga menunjukkan komitmen yang sama dalam mengelola uang rakyat.
“Ketika Presiden berbicara tentang efisiensi anggaran dan keberpihakan kepada rakyat, justru muncul rencana pengadaan meja biliar ratusan juta di rumah dinas pejabat. Ini sangat memalukan dan menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, GRANSI secara tegas mendesak Ketua DPRD Sumatera Selatan Andie Dinialdie bersama seluruh unsur pimpinan DPRD Sumsel untuk segera mengundurkan diri tanpa syarat dari jabatannya.
Menurut Supriyadi, polemik pengadaan meja biliar tersebut telah menjadi simbol kegagalan pimpinan DPRD dalam menjaga etika, integritas, serta tanggung jawab moral dalam mengelola anggaran daerah.
“Jika pimpinan DPRD Sumatera Selatan masih memiliki rasa tanggung jawab terhadap rakyat, maka langkah paling terhormat adalah mundur dari jabatan. Sebab polemik ini telah mencoreng wajah lembaga DPRD di mata masyarakat,” tegasnya.
Polemik pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan tersebut hingga kini masih menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat dan dinilai sebagai contoh nyata bagaimana kebijakan anggaran dapat memicu kemarahan publik ketika tidak mencerminkan kepentingan rakyat.(red)
