JAKARTA, Suryanews86.com – Pengamat dan pelapor kasus dugaan suap pembangunan Vila Gandus yang diduga milik Gubernur Sumsel, Ariefia Hamdani, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani laporan pengaduan masyarakat di luar Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Menurutnya, meskipun telah disampaikan laporan dengan data akurat terkait dugaan suap hampir Rp 11 milyar, pemalsuan LHKPN, dan pengalihan proyek APBD ke pembangunan Vila Gandus, proses penindakan masih terkesan lamban.
Ariefia Hamdani telah lima kali diminta memberikan keterangan oleh Divisi Humas dan Layanan Masyarakat (Dumas) KPK untuk menjelaskan berkas-berkas yang dia bawa, termasuk dokumen LHKPN, rekening penerimaan suap, serta putusan pengadilan terkait kepemilikan Vila Gandus.
Setelah penyerahan dokumen dan serangkaian proses keterangan, Dumas KPK menyampaikan bahwa seluruh berkas telah disampaikan ke penyidik dan menjamin bahwa perkara akan dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pelapor dugaan suap dan kasus pengalihan proyek.
Namun, proses selanjutnya tidak berjalan sesuai harapan. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan telah melakukan aksi demonstrasi untuk meminta kejelasan terkait perkembangan perkara, namun selalu mendapat jawaban bahwa kasus Vila Gandus masih dalam tahap penyelidikan dan akan segera dinaikkan ke penyidikan.
“Saya selalu melakukan pembaruan informasi ke KPK terkait perkembangan laporan Vila Gandus, namun jawaban yang diterima tidak pernah terkini.
Bahkan setelah mengajukan permintaan informasi dengan surat tertanggal 25 Januari 2026, saya malah mendapat jawaban mengenai perkembangan perkara di tahun 2025,” ujar Ariefia Hamdani sambil tertawa terbahak.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa KPK sepertinya tidak memiliki koordinasi yang baik antar bagian dalam lembaga tersebut, atau bahkan bekerja secara mandiri tanpa sinkronisasi.
“KPK dengan dana operasional ratusan triliun rupiah sepertinya tidak lebih baik dari kantor lurah yang hanya mengandalkan administrasi manual, namun mampu memberikan data akurat dalam hitungan jam,” tegasnya.
Ariefia juga menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak kinerja KPK yang seperti ini. “Kalau kinerja KPK seperti ini, maka wajar saja korupsi semakin meningkat dan menjadi tren hidup bagi para pejabat,” pungkasnya.
Kondisi ini dinilai menjadi tantangan besar bagi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang telah berjanji untuk memberantas korupsi, namun nyatanya kinerja KPK dalam menangani kasus di luar OTT terkesan sangat lamban dan seperti dalam kondisi sakratul maut.
