PALEMBANG, Suryanews86.com – Polemik insiden di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin kembali mengundang perhatian publik seiring dengan beredarnya rekaman video yang memperlihatkan suasana keributan di ruang Sekretaris Dinas. Jum’at (27/02/2026).
Dalam rekaman tersebut, pihak yang terlibat membantah tuduhan permintaan sejumlah uang kepada kepala sekolah, dengan catatan hingga kini belum ditemukan bukti yang dapat membenarkan klaim bahwa oknum LSM melakukan pemerasan.
Peristiwa ini melibatkan beberapa pihak dari Kejaksaan Negeri Banyuasin, di antaranya Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) yang bernama Giovanni.
Narasi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sempat muncul dalam peristiwa tersebut pun menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat.
Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GRANSI, Supriyadi, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti konkret yang dapat menunjukkan terjadinya pemerasan sebagaimana yang dituduhkan.
“Dalam video yang beredar luas, tudingan terkait permintaan uang telah dibantah secara tegas. Sampai saat ini juga belum ditemukan bukti yang mampu membenarkan adanya tindakan pemerasan.
Jika memang terdapat bukti yang kuat, kami mengajak agar hal tersebut dibuka secara transparan dan profesional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa peristiwa ini menjadi perhatian serius karena disebut bermula dari persoalan yang melibatkan keluarga salah satu kepala sekolah dasar negeri di Banyuasin.
Anak dari oknum kepala sekolah tersebut diketahui merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Negeri Banyuasin.
Menurut Supriyadi dalam keterangannya pada tanggal 26 Februari 2026, kondisi ini telah menimbulkan pertanyaan publik terkait potensi konflik kepentingan yang perlu dijawab dengan cara yang terbuka dan objektif.
“Apa pun latar belakang yang menjadi dasar peristiwa ini, penegakan hukum harus selalu berdiri di atas landasan profesionalitas dan integritas. Jangan sampai muncul kesan bahwa kewenangan digunakan semata-mata karena kedekatan pribadi atau hubungan tertentu,” tegasnya.
Meski kedua belah pihak telah menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, GRANSI memandang bahwa persoalan ini tidak dapat hanya diakhiri pada tahap tersebut.
Supriyadi menilai bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar hubungan personal antara pihak-pihak yang terlibat, melainkan marwah serta kredibilitas gerakan kontrol sosial di Sumatera Selatan.
“Perdamaian adalah hak yang dimiliki masing-masing pihak. Namun, marwah kontrol sosial yang kami junjung tinggi harus tetap dijaga dengan baik.
Jangan sampai muncul kesan bahwa media dan LSM mudah dikenai tindakan kriminal ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik,” ucapnya.
GRANSI secara tegas mengajak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera melakukan evaluasi mendalam dan mengambil langkah yang tegas, termasuk melakukan pencopotan Giovanni dari jabatan Kasi Pidsus Kejari Banyuasin apabila terbukti terdapat penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran etika sebagai aparat penegak hukum.
“Kami dengan tegas mendesak Kejati Sumsel untuk segera mengambil tindakan yang tepat guna menjaga integritas institusi. Penegakan hukum harus selalu bersih dari dugaan konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan,” pungkas Supriyadi.
Sebagai bentuk keseriusan sikap yang dianut, GRANSI akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 2 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, bertempat di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Adapun susunan pengurus aksi adalah sebagai berikut:
Koordinator Aksi: Supriyadi dan M. Isa
Koordinator Lapangan: Supeno dan Suryadi
Diperkirakan sekitar 200 massa akan menghadiri aksi tersebut. Surat pemberitahuan resmi terkait pelaksanaan aksi telah disampaikan kepada Polresta Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Kejati Sumsel maupun dari Giovanni terkait tuntutan yang diajukan oleh GRANSI.(Red)
