Muara Enim, Suryanews86.com – Aktivis muda Kabupaten Muara Enim, Nathan, mempertanyakan belum dilaksanakannya pelantikan pejabat hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Menurut Nathan, hingga kini Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim belum juga melakukan pelantikan terhadap pejabat yang telah dinyatakan lulus berdasarkan Surat Pengumuman Nomor: 821.2/11/PANSEL-JPTME/2026 tentang Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
“Seluruh tahapan seleksi yang kami amati telah berjalan sesuai prosedur. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa hingga saat ini pelantikan belum juga dilaksanakan. Ada apa sebenarnya?” ujar Nathan.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penilaian peserta seleksi dan rapat Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama, telah diumumkan masing-masing tiga nama peserta terbaik (peringkat 1, 2, dan 3) untuk diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Delapan jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP).
Nathan menambahkan, hasil seleksi tersebut telah diumumkan sejak 30 April 2026. Oleh karena itu, ia menilai sudah sepatutnya pemerintah daerah segera mengambil keputusan terkait pelantikan pejabat definitif.
Selain itu, Nathan juga menyoroti besarnya anggaran yang telah digunakan dalam proses seleksi terbuka tersebut. Ia menduga pelaksanaan seleksi menghabiskan dana APBD sekitar Rp1,5 miliar.
Menurutnya, apabila hasil seleksi nantinya dibatalkan tanpa dasar yang jelas, hal itu berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan pada akhirnya berdampak kepada masyarakat.
“Nah, jika seluruh proses sudah selesai dan sesuai aturan, maka pemerintah daerah perlu memberikan kepastian. Jangan sampai anggaran yang telah digunakan menjadi sia-sia dan menimbulkan pertanyaan publik,” katanya.
Nathan juga menyarankan kepada Plt Bupati Muara Enim agar segera mengambil sikap tegas demi menjaga kelancaran roda pemerintahan.
Ia berharap pejabat yang nantinya dipilih untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan sosok yang memiliki integritas, rekam jejak yang baik, profesional, berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Muara Enim, serta mampu mendukung percepatan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Masyarakat tentu berharap pengisian jabatan strategis ini dilakukan secara objektif dan berdasarkan kompetensi, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik serta mendukung akselerasi pembangunan di Kabupaten Muara Enim,” tutup Nathan.
