Palembang Suryanews86.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan kembali merobek kedok kebusukan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Buku II, terbukti tanpa sehelai penutup adanya kegagalan total Sistem Pengendalian Intern serta pembangkangan terstruktur terhadap hukum dan perundang-undangan. Senin (07/09/2026).
Laporan resmi dari lembaga negara ini menampar muka publik dengan kenyataan pahit mengenai ugal-ugalannya pengelolaan uang rakyat di daerah tersebut, membentang dari perencanaan fiktif, kebocoran kas kasat mata, hingga pesta pora anggaran yang mencederai rasa keadilan sosial.
Manipulasi Klasifikasi Anggaran dan Pengabaian Efisiensi
BPK secara telak membongkar bahwa penganggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjalan tanpa nurani efisiensi serta terang-terangan meludahi kebijakan penyesuaian belanja.
Ditemukan praktik lancung berupa pembelokan klasifikasi penganggaran belanja secara masif di sejumlah Perangkat Daerah, yang paling bau busuk bercokol di Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Alih-alih berbenah menyongsong standar akuntansi modern, birokrasi Pemkab PALI justru tenggelam dalam kebodohan administratif yang dipelihara secara sistemik.
Kebocoran Pendapatan dan Pesta Pora Belanja Pejabat Sektor pendapatan dan pengeluaran daerah berubah menjadi lumbung empuk bagi praktik koruptif yang merampok keuangan negara:
Skandal Retribusi Hotel Srikandi: Auditor menemukan modus operandi penggelapan kas secara terang-terangan, mulai dari transaksi pendapatan yang sengaja disembunyikan dari aplikasi resmi, pemakaian langsung uang pungutan rakyat untuk operasional pribadi tanpa masuk kas daerah, hingga raibnya dokumen pertanggungjawaban.
Korupsi Terselubung TPP ASN: Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada puluhan Perangkat Daerah direkayasa melampaui ketentuan kelas jabatan demi memperkaya diri sendiri, menyisakan kewajiban pengembalian dana rakyat miliaran rupiah.
Skandal Tunjangan Rumah DPRD: Para wakil rakyat di legislatif tanpa rasa malu mencecap fasilitas mewah dari uang negara yang nilainya melampaui standar harga sewa wajar, menciptakan kelebihan bayar yang menelanjangi integritas lembaga perwakilan.
Proyek Fisik dan Aroma Hukum: Sektor infrastruktur menjadi ladang pemborosan terburuk, mulai dari proyek lampu tenaga surya yang dokumennya disita aparat penegak hukum akibat indikasi rasuah, denda keterlambatan yang sengaja diampuni, hingga proyek mangkrak berkedok kekurangan volume dan putus kontrak.
Aset Daerah Terlantar dan Utang Menumpuk
Integritas birokrasi Pemkab PALI yang lumpuh disempurnakan dengan carut-marut pencatatan kekayaan daerah yang dibiarkan amburadul:
Barang Milik Daerah seperti tanah, mesin, hingga gedung dibiarkan tanpa pengawasan waras, tanpa label inventarisasi yang jelas, serta raibnya dokumen kepemilikan sah.
Timbunan utang akibat potongan Perhitungan Fihak Ketiga yang macet disetor membuktikan betapa amoralnya pengelolaan kas daerah hingga pengujung tahun anggaran.
Desakan Ekstrem Penggiat Antikorupsi Watch Relation of Corruption
Menyikapi borok audit negara yang begitu memuakkan, pimpinan lembaga penggiat antikorupsi Watch Relation of Corruption Sumatera Selatan melontarkan kecaman keras tanpa kompromi, mendesak Aparat Penegak Hukum untuk segera menyerbu dan menyeret para aktor intelektual di balik karut-marut Pemkab PALI.
Pengamat dan aktivis dari Watch Relation of Corruption Sumsel menegaskan bahwa setiap sen uang rakyat yang dijarah wajib dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, karena transparansi dan keadilan bukanlah hadiah dari penguasa, melainkan hak mutlak rakyat yang dirampas secara birokratis.
Upaya Konfirmasi dan Hak Jawab
Hingga berita ini ditorehkan dengan tinta ketajaman nurani jurnalistik, redaksi tetap membuka ruang konfirmasi, klarifikasi terbuka, serta hak jawab dari pihak eksekutif Pemerintah Kabupaten PALI, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Daerah, demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.
